HalselNasionalPemerintahanTopik Terkini

Stunting Capai 31,3 Persen, Bupati Bassam Tekankan OPD Terkait Perkuat Program Berbasis Data

 

(Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026)
(Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026)

TelusurMalut.com — Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, secara resmi membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026, yang berlangsung di aula RSUD Labuha, Desa Marabose, Kecamatan Bacan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB), menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan rekomendasi penanganan stunting untuk program tahun 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba menyebut prevalence stunting di Halmahera Selatan masih mencapai 31,3 persen.

“Meski pun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena tergolong tinggi di Maluku Utara,” katanya, Selasa (13/10/2026)

Menurutnya, audit kasus stunting tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Hasil audit harus menjadi dasar untuk merumuskan langkah penanganan yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bassam juga menegaskan, penanganan stunting harus berbasis data dan dilakukan secara tepat sasaran.

“Pemerintah daerah perlu memperhatikan bukan pada hanya hasil pengukuran di Posyandu, tetapi temuan survei nasional yang mencakup aspek kesehatan, pola hidup, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Bupati Bassam.

Ia mengakui, luas wilayah geografis dan besarnya jumlah penduduk Halmahera Selatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program penanganan stunting.

“Karena itu, perlu ada langka koordinasi yang kuat antarlembaga agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan,” ucapnya.

Bassam pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk sektor kesehatan, perumahan dan permukiman, serta pertanian, memperkuat program intervensi sesuai tugas masing-masing.

“Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting,” pintanya.

Ia juga mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) terus meningkatkan komunikasi dengan tim survei nasional agar temuan awal dapat segera ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain dukungan pemerintah, Bassam mengapresiasi keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan para orang tua asuh dalam membantu penanganan anak stunting.

“Adanya keterlibatan berbagai pihak semakin luas sehingga pendampingan dan bantuan dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan,” ungkapnya.

Bassam juga menekankan pentingnya peran pendamping keluarga, kader keluarga berencana (KB), kader Posyandu, PKK, dan bidan desa dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan.

Sekedar diketahui, turut dihadiri pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, jajaran OPD, Direktur. RSUD Labuha, organisasi perempuan, unsur kecamatan, tenaga kesehatan serta kader Posyandu. (tim/red)

Back to top button