Kordinator Pusat JAS-MERAH Angakat Bicara, Dukung Kapolda Malut Berantas Dugaan Kasus Korupsi
JAKARTA, TelusurMalut.com– Koordinator Pusat (Korpus) Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (Jas Merah) M. Reza A. Syadik menilai Polda Maluku Utara dalam penanganan dugaan Kasus Korupsi terkesan jalan di tempat.
Padahal sebelumnya, sejak tanggal 7 maret 2023, kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko telah memberikan stikma keras terhadap jajaran dalam penanganan dugaan kasus korupsi harus diungkap.
Faktanya, sala satu contoh kasus dugaan suap pinjaman dana PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai 150 Miliyar. pada tahun 2017 yang melibatkan 30 anggota DPRD Halmahera Selatan hingga saat ini tidak ada titik terang.
“Untuk kami menilai, Polda Maluku Utara sejauh ini penanganan dugaan kasus korupsi di wilaya hukum Maluku Utara terkesan hanya sekedar statment dan jalan di tempat alias tidak ada progres,” Kata M Reza A Syadik Kepada TelusurMalut.com, Minggu (23/7).
padahal diduga kuat sejumlah oknum mantan anggota DPRD Halmahera Selatan periode 2014-2019 dan sebagian anggota DPRD aktif disebut -sebut menerima suap sebesar Rp 3,5 miliar untuk memuluskan pinjaman dana ke PT SMI,
“Untuk kasus pinjaman PT. SMI kami perlu bertanya kepada Kapolda Maluku Utara. Apakah suda sejauh mana penangananya, jangan hanya memberikan stetment doang dong,” Tanya M Reza?
Lebih lanjut, Putra Halmahera Selatan itu juga kembali menyentil, Belum lama ini dihebohkan tentang adanya kasus yang mencuat di Halmahera Selatan yakni, Kasus dugaan Penipuan dan penggelapan uang Rp 5,2 Miliar yang diduga menyeret nama mantan bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba (MK),
“Tentunya, kasus ini suda dilaporkan di polda Maluku Utara. Untuk itu, kami mendukung Polda Malut agar mengusut tutas. jika tidak diseriusi, maka kami juga memiliki kewajiban memberikan kritikan pedas terhadap polda Maluku Utara,” Ujar M Reza.
Dijelaskan Reza, sejatihnya kami menaruh harapan penuh dalam proses perkembangan kasus yang di tangani Polda Maluku Utara. Supaya ini dapat memberikan kepastian hukum. Sebab kami aktivis Maluku Utara yang berada di ibu jakarta berkepentingan agar supermasi hukum dapat berlangsung di Indonesia khususnya di Maluku Utara,
“Jangan setiap ada laporan kasus korupsi, kemudian hanya berakhir pada ketidak pastian, itu menandakan lembaga supermasi wilayah hukum polda Maluku Utara lemah,” Pungkas Reza.
Selaku Kordinator Pusat JAS MERAH, Prinsipnya mendukung Kapolda Maluku Utara dan memberikan apresiasi manakala dua kasus tersebut dapat di usut tuntas,
“Kami yakin Kapolda dan sejumlah Jajaran di lingkup Polda Maluku Utara dapat mengatasi tanpa pandang bulu,” Tutup M Reza. (Tam)
