Maluku UtaraTopik Terkini

Gelar Sosialisasi Harkordia 2025, Kajati Malut Tegaskan ini ke Pemkot Ternate

Foto Istimewa: (Sambutan Kajati Maluku Utara Sufari)
Foto Istimewa: (Sambutan Kajati Maluku Utara Sufari)

TERNATE, TM.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Sosialisasi tersebut, dalam rangka untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.

Dikesempatan itu, Kajati Maluku Utara, Sufari, mengatakan kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di instansi pemerintah.

Menurutnya, dalam teta kelola sistim pemerintahan perlu mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, kesetaraan.

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kalau kita tidak transparan, tidak akuntabel, kemudian masyarakat tidak diberi kesempatan berpartisipasi, maka itu awal dari hilirnya yang kurang baik,” ujar Sufari. Senin (8/12/2025).

Jendral dua bintang itu menegaskan, Pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat.

“Karena kolaborasi itu menjadi kunci untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tandasnya.

Baca Juga: https://telusurmalut.com/ultras-brudas-siap-guncang-gbk-halsel-marabose-fc-pulang-bawa-kemenangan///

Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi kepada Kejati Maluku Utara, dimana telah memilih Kota Ternate sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Hakordia.

“Alhamdulillah, Ternate diminta menjadi pelaksana sosialisasi anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate,” ujarnya.

Walikota dua periode itu menyampaikan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Ternate terus ditingkatkan dan menunjukkan hasil positif.

Hal itu terlihat dari peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini mencapai 88 lebih, mendekati 89.

“Itu artinya kita on the track dalam menata pemerintahan. Yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan dan OPD untuk terus melakukan perbaikan. Intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya. (tim/red)

Back to top button